Jembrana – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jembrana bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Jembrana dan dipimpin langsung Ketua Banggar DPRD, Ni Made Sri Sutharmi, S.M, pada Kamis, (14/8/2025).
Dalam pengantarnya, Ni Made Sri Sutharmi menyampaikan bahwa pembahasan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD. “Rancangan KUA dan PPAS 2026 menjadi landasan awal penyusunan APBD. Kami minta Sekda selaku Ketua TAPD memaparkan asumsi dasar, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta program di tiap SKPD agar dapat dibahas secara komprehensif,” ujarnya.
Tantangan Pembangunan Daerah
Banggar DPRD mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi Kabupaten Jembrana pada 2026, di antaranya masih rendahnya kualitas SDM, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pelayanan infrastruktur yang belum optimal, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penyesuaian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Dalam menjawab tantangan ini, perlu sinkronisasi program daerah dengan delapan sasaran nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi, UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi,” kata Ni Made Sri Sutharmi.
Data KUA dan PPAS 2026
Berdasarkan laporan Banggar, target Pendapatan Daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,165 triliun, turun Rp17,45 miliar dari target 2025 yang mencapai Rp1,183 triliun. Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp1,223 triliun, naik sekitar Rp636 juta dari tahun sebelumnya. Hal ini memunculkan defisit anggaran sebesar Rp58,08 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Ni Made menegaskan, penurunan target pendapatan harus menjadi perhatian serius.
“Kami mendorong TAPD untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar penurunan ini bisa dievaluasi saat pembahasan RAPBD 2026,” tegasnya.
Tanggapan Sekda Jembrana
Sekda Jembrana selaku Ketua TAPD, Drs. I Made Budiasa, M.Si, dalam paparannya menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan 2026 dibuat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, penyesuaian regulasi pusat, serta capaian realisasi tahun sebelumnya.
“Penurunan target pendapatan ini bukan berarti kinerja menurun, tetapi lebih pada penyesuaian realistis agar APBD tersusun sesuai kemampuan fiskal daerah. Kami tetap berkomitmen mencari peluang peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan,” jelas Budiasa.
Ia juga menegaskan bahwa belanja daerah diarahkan untuk program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan, dan penguatan UMKM, dengan memastikan sinkronisasi program provinsi dan pusat,” tambahnya.
Rekomendasi Banggar DPRD
Dalam laporan resminya, Banggar DPRD memberikan sejumlah rekomendasi:
TAPD perlu mengkaji kembali potensi pendapatan daerah agar tidak terjadi penurunan signifikan.
Optimalisasi pengelolaan PAD melalui inovasi layanan dan penguatan regulasi.
Sinkronisasi program kabupaten dengan provinsi untuk mencegah tumpang tindih anggaran.
Prioritaskan belanja pada pendidikan, kesehatan, UMKM, dan infrastruktur strategis.
Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD.
Rapat kerja ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lebih detail di RAPBD 2026. Banggar DPRD berharap arah pembangunan Jembrana selaras dengan visi “Jembrana Maju, Harmoni, dan Bermartabat” serta mendukung program nasional dan daerah secara berimbang. (!)
